Heboh Blokir Aplikasi oleh Kominfo, Anak Buah Sri Mulyani Angkat Bicara


Direktur Konseling, Layanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan terminologi pengorganisasian sistem elektronik (PSE) yang diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) berbeda dari terminologi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang terkait dengan tersebut Menteri Keuangan.

"PSE adalah penyelenggara yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik ke pengguna sistem elektronik. Sementara PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik," kata Neil dalam pernyataan persnya masuk Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Selain itu, pengenaan pajak pertambahan nilai pada PMSE yang diatur oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya terkait dengan penggunaan barang kena pajak yang tidak berwujud atau layanan kena pajak dari luar negeri ke Indonesia dengan batas minimum tertentu.

Dasar hukum untuk mengatur juga berbeda. PSE diatur dalam Menteri Komunikasi dan Peraturan Informasi Nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik dari ruang lingkup pribadi dan perubahannya, sementara PMSE diatur dalam Menteri Peraturan Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022. Berdasarkan definisi ini, ada irisan istilah.

"Setiap perusahaan PMSE harus menjadi PSE, sebaliknya, tidak semua PSE adalah aktor PMSE. Misalnya, Zenius.net," katanya.

PSE ini tidak/ belum menjadi kolektor PPN PMSE karena tidak menjual produk asing kepada konsumen di Indonesia atau transaksi tidak memenuhi batas minimum, yaitu nilai transaksi melebihi Rp600 juta per tahun atau traffic melebihi 12.000 per tahun.

iklan


Oleh karena itu, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DGT) selalu mendukung dan menghargai implementasi tugas oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi yang terkait dengan PSE dan meminta publik untuk dapat menempatkan kedua hal ini sesuai dengan tempat mereka.

Selain itu, Neil juga meluruskan berita tentang pernyataan Direktur Jenderal Pajak mengenai masalah ini. Menurutnya, Direktur Jenderal Pajak tidak pernah menyatakan masalah mengendalikan PSE oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi akan mengganggu pendapatan pajak.

"Tidak seperti itu," katanya.

Direktur Jenderal hanya mengatakan bahwa ia akan terus berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai bentuk koordinasi antar lembaga. Koordinasi dan komunikasi antara instance selalu dilakukan sehingga implementasi tugas menjadi sinergis dan konvergen.

Selain itu, mungkin memang akan ada perlambatan dalam penerimaan PPN jika PSE yang tidak tertib di Kementerian Komunikasi dan Informasi juga telah ditunjuk sebagai kolektor PPN PMSE karena tidak dapat melakukan transaksi di Indonesia, tetapi itu akan terus terjadi dibahas dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk melihat dengan jelas situasi saat ini.

Neil berharap bahwa semua PSES dan bisnis PMSE yang tertarik pada Indonesia mematuhi peraturan dan kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Semua itu dilakukan untuk keselamatan dan kenyamanan pengguna layanan yang tidak lain adalah orang -orang Indonesia.

Selain itu, jika pendaftaran PSE lancar, ia juga akan memiliki dampak positif pada pengumpulan PPS PPS karena pengayaan data dan pengawasan kolaboratif.

Untuk informasi, hingga akhir Juli 2022, jumlah penyelenggara PMSE yang telah ditunjuk sebagai kolektor PPN adalah 121 perusahaan dengan nilai PPN yang dibayarkan selama 2022 sebanyak Rp3.02 triliun.

Akhirnya, Neil berharap bahwa masyarakat tidak menjadikan masalah ini alat untuk membuat keriuhan. "Tolong semua orang untuk memahami konteks perbedaan antara kedua hal ini dan tidak membuat masalah sebagai alat yang dapat menambah

Kegaduhan di masyarakat, "ia menyimpulkan.





Belum ada Komentar untuk "Heboh Blokir Aplikasi oleh Kominfo, Anak Buah Sri Mulyani Angkat Bicara"

Posting Komentar

Jangan Merubah Kode Ini

Jangan Merubah Kode Ini

Jangan Merubah Kode Ini

Jangan Merubah Kode Ini